PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance atau GCG) dalam organisasi Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan praktik-praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perusahaan untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai Perusahaan, mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan. Kesadaran akan pentingnya GCG bagi Perusahaan adalah karena keinginan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Bagi PT INTI (Persero), komitmen terhadap penerapan instrumen ini tidak hanya mewakili kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja usaha yang efektif, efisien, serta berkelanjutan yang sangat diperlukan dalam memenangi persaingan pasar. Pelaksanaannya bahkan menjadi bagian dari budaya Perusahaan sehingga tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari. Hal ini tidak hanya tercermin di tingkatan Komisaris, dan Direksi, tapi hingga ke tingkatan karyawan agar tercipta keselarasan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan yang akan melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka panjang. Kami juga mengomunikasikan dan melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perusahaan.

Sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan tata kelola dan menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menetapkan kebijakan tata kelola yang berlaku dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa “BUMN wajib melaksanakan operasional Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran.”

  • Transparansi (Transparency)
    Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai jalur informasi, seperti melalui situs web Perseroan, siaran pers, dan laporan-laporan berkala.
  • Akuntabilitas (Accountability)
    Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki kejelasan fungsi, metode dan sistem pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang sistematis sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai tugas pokok, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.
  • Pertanggungjawaban (Responsibility)
    Bentuk pertanggungjawaban Perseroan adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal ini dapat dibuktikan melalui kepatuhan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pengadaan, pembayaran pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan.
  • Kemandirian (Independence)
    Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
  • Kewajaran (Fairness)
    Perseroan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Melalui prinsip ini, manajemen melakukan pengelolaan terhadap seluruh jalannya Perseroan dengan kehati-hatian dan memperhatikan norma-norma kewajaran sehingga memunculkan perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.

Untuk mewujudkan tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan, terdapat sejumlah acuan peraturan yang melandasi sebagai berikut:

  • Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 ayat 3).
  • Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
  • Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.
  • Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tertanggal 16 Agustus 2007.

Kinerja usaha Perusahaan merupakan suatu refleksi dari adanya upaya secara terus-menerus dari organ-organ perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG). Perusahaan meyakini bahwa dengan GCG akan dapat menurunkan biaya (cost), meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan meningkatkan praktik-praktik bisnis terbaik (best practices). Dengan demikian, GCG merupakan perangkat yang handal bagi Perusahaan dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin kompetitif.

Dengan komitmen yang tinggi, Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja usaha dan pertumbuhan jangka panjang yang dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan para stakeholder lainnya. Sistem pengelolaan untuk mendukung hal tersebut di atas meliputi beberapa hal sebagai pondasi bagi kokohnya penerapan GCG di Perusahaan yaitu:

  • Pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku yang di dalamnya memuat tata nilai budaya Perusahaan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan sosialisasi.
  • Pengelolaan kebijakan dan prosedur kerja yang efektif atau sesuai dengan tuntutan bisnis melalui penerapan manajemen kualitas atau International Organization for Standardization (ISO) dengan membentuk Manajemen Representative, sebagai pedoman pengelolaan Perusahaan dan menjadi panduan bekerja untuk karyawan.
  • Pembentukan Komite Manajemen Risiko.
  • Pengawasan internal dan penerapan pengendalian internal.
  • Pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis berupa System Application and Product in Data Processing (SAP).
  • Pemantauan Kinerja Individu, berupa pembuatan sasaran kerja individu dan rencana kerja tahunan bagi setiap karyawan perusahaan.


PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
Sebagai bentuk komitmen atas Kebijakan Kode Etik Perusahaan, segenap lnsan INTI diwajibkan untuk menandatangani Pakta lntegritas secara tahunan.

  • Seluruh lnsan INTI wajib menandatangani Pakta lntegritas yang merupakan komitmen untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
  • Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Pakta lntegritas bagi seluruh lnsan INTI.
  • Setiap lnsan INTI menerima satu salinan Pakta lntegritas dan menandatangani formulir Pakta lntegritas bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Kebijakan Kode Etik Perusahaan yang didokumentasikan oleh fungsi yang menangani GCG di Perusahaan.
  • Kebijakan Kode Etik Perusahaan harus disosialisasikan kepada seluruh lnsan INTI dan dipahami oleh seluruh lnsan INTI.
  • Seluruh atasan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan tersebut.


SELF-ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION
According to the provisions of Article 44 paragraph (1) letter a Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises necessary assessment and/or evaluation of the application GCG.


SOCIALIZATION
Every year, PT INTI (Persero) organizes socialization on GCG Implementation in Corporate Environment to the employees. In addition to face to face socialization, written socialization was also performed to each employee by sending a link via email to download e-book containing the policy about:

  • Conflict of Interest
  • Kode Etik
  • Larangan Pemberian Hadiah dan Penerimaan Hadiah Suap dan sejenisnya
  • Pedoman GCG
  • Whistle Blowing System

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) juncto Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance – GCG) terdapat lima dokumen Soft Structure GCG yang terdiri dari:

Selain Soft Structure sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan juga melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap Board Manual yang telah ada sebelumnya.

Kantor Pusat

Jl. Moch Toha No. 77 Bandung 40253
Telepon : (+62-22) 5201501
Fax : (+62-22) 5202444
Email : info@inti.co.id
English EN Indonesian ID